Tematik Penilaian Indikator

Tematik penilaian indikator yang digunakan, terdiri dari :

1. Tenure

Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, relasi antara masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan tidak mungkin untuk dilepaskan. Namun hubungan tersebut seringkali tidak berjalan mulus, mulai dari tingkat kebijakan hingga di tingkat implementasi di lapangan. Konsep “hak menguasai Negara” (HMN) pada tingkat konstitusi memiliki berbagai jenis interpertasi yang pada akhirnya semakin tidak jelas pada tataran peraturan perundangan di bawah konstitusi. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan pengelolaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hutan atau tenure dari masyarakat. Potensi konflik semakin terbuka besar selama belum ada perbaikan dari interpertasi HMN dari pemerintah dan menerjemahkannya ke dalam rangkaian peraturan perundangan yang bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Selengkapnya di sini

2. Perencanaan Lahan / Hutan

Dalam konteks pengelolaan hutan, sebuah perencanaan dan penatagunaan akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari pengelolaan yang dilakukan. Keberlanjutan dari hutan dipengaruhi dari bagaimana ekosistem hutan direncanakan untuk dikembangkan, dilindungi, dimanfaatkan dan direhabilitasi. Hutan sebagai salah satu ekosistem yang berkaitan dengan beberapa sektor lain (pertanian / perkebunan / pertambangan) tentu memerlukan sebuah perencanaan matang lintas sektoral. Selengkapnya di sini

3. Manajemen Kehutanan

Untuk melihat tata kelola kehutanan (governance) tidak akan mungkin untuk melepaskan dari konteks pengelolaan hutan (management). Secara umum, pengelolaan hutan dapat di definisikan sebagai  rangkaian aktivitas pengelolaan hutan baik di level makro (tataran pengambilan kebijakan) dan level mikro (tataran pengelolaan di lapangan) yang mencakup aktivitas manajemen dan kontrol (pengawasan, termasuk didalamnya penegakan hukum) atas berbagai bentuk penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di semua jenis kawasan hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi). Selengkapnya di sini

4. Pendapatan Kehutanan

Pendapatan kehutanan akan menjadi sebuah hilir dari keseluruhan proses tata kelola kehutanan yang baik (good forest governance). Sebagaimana yang dianut dalam konstitusi Indonesia bahwa “Bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dimanfaatakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat “(pasal 33), sebagai sebuah negara yang memiliki hutan dengan luas ± 130 jt Ha, Indonesia memiliki potensi mendapatkan pendapatan dari sektor kehutanan. Selengkapnya di sini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s