Warga Mesti Dilibatkan Tata Kelola Hutan

Keterlibatan masyarakat selalu pada pengawasan saja, padahal mereka diikutsertakan dalam perencanaan.

Demi memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia merekomendasikan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, keterbukaan informasi bagi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan.

Demikian disampaikan dari hasil kajian tata kelola hutan yang diluncurkan oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JKTH) di Indonesia, di Jakarta, Rabu (5/9). Jaringan masyarakat sipil tersebut terdiri dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI), Perkumpulan Telapak, dan Serasi Kelola Alam (Sekala).

“Keterlibatan masyarakat itu selalu pada pengawasan saja, padahal mereka sebaiknya memang diikutsertakan dalam perencanaan (untuk tata kelola hutan). Lalu, ada soal transparansi, memang sudah ada keterbukaan informasi, tetapi masih belum jelas implementasinya di lapangan,” tandas Christian Purba, salah satu peneliti dari Forest Watch Indonesia, saat peluncuran kajian tersebut.

Analisa yang dilakukan JKTH berdasarkan kepada empat aspek prioritas untuk good governance yaitu aspek Transparansi, aspek Partisipasi, aspek Akuntabilitas, dan aspek Koordinasi, dengan mengambil Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat sebagai propinsi pilot percontohan.

Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan meski tidak bisa diklaim mewakili keseluruhan Indonesia. Propinsi Kalimantan Tengah dipilih karena sedang disorot internasional sebagai propinsi percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, lebih dikenal sebagai REDD+.

NTB terpilih, selain karena mewakili ekosistem pulau-pulau kecil, juga karena dipandang sudah memiliki instrumen partisipasi masyarakat, yaitu melalui KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam analisa tersebut, masalah tata kelola, penataan ruang, tenurial, dan manajemen hutan masih menjadi permasalahan dasar bagi hutan di Indonesia.

“Untuk tenurial, susah sekali bagi masyarakat untuk kelola hutan kemasyarakatan (HKM). Izinnya terkadang dipersulit dan rumit ketimbang izin ekspansi [usaha] yang eksploitatif. Karena, ya memang harus diakui, tidak ada uangnya kalau [izin] untuk HKM,” jelas Bernardinus Steni, Manajer Program HuMa, menambahkan bahwa hak pengelolaan untuk masyarakat adat sudah diakui secara formal oleh negara.

Ia mencontohkan di Kalimantan Tengah yang memiliki sejarah tersendiri terkait izin hutan kemasyarakatan yang biasanya justru diberikan kepada militer atau organisasi mengatasnamakan keagamaan yang malah terjadi penebangan liar. “Akhirnya ya ada ‘pukul rata’ untuk hutan kemasyarakatan, yang memang niatnya tulus malah dipersulit karena itu,” jelasnya.

Christian mengharapkan pemerintah bisa menindaklanjuti rekomendasi penilaian tersebut melalui tindakan-tindakan, atau dikenal sebagai from research to action, untuk perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia.

(Fidelis E. Satriastanti/ Murizal Hamzah)

Berita Satu, Rabu, 05 September 2012

Link : http://www.beritasatu.com/hukum/70047-warga-mesti-dilibatkan-tata-kelola-hutan.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s