Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

Jakarta,  5 September 2012Setelah berjalan sekitar tiga tahun, kajian tentang tata kelola hutan (forest governance) oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) Indonesia telah mendekati tahap akhir.  Instrumen penilaian berupa dokumen Kriteria dan Indikator versi 2.0 telah digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tata kekola hutan di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi penilaian melalui tindakan-tindakan aksi untuk perbaikan tata kelola di sektor kehutanan di Indonesia (from research to action).

Inisiatif penilaian atas  kondisi tata kelola kehutanan  ini muncul sebagai respon atas semakin besarnya perhatian dunia internasional terhadap praktik pengelolaan hutan hujan tropis yang mempengaruhi konsentrasi emisi gas rumah kaca, baik sebagai emitter (penyumbang) maupun sebegai penyerap karbon. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai inistif global terkait mitigasi perubahan iklim pada negara-negara yang masih memiliki  tutupan hutan tersisa. Tentunya kehadiran inisitif tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penyelamatan kawasan hutan tersisa dari kehancuran.  Di Indonesia, berdasarkan laporan Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa trend laju deforestasi selalu meningkat sejak 1996, menjadi 2 juta ha per tahun di tahun 2000¹.   Sedangkan kurun waktu 2000-2009, walaupun telah mengalami penurunan dari periode sebelumnya, laju deforestasi di Indonesia masih dapat dikategorikan tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta ha per tahun².

Patut disayangkan jika inisiatif global untuk membantu pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang ini dipandang sebatas proyek semata, tanpa ada upaya sistematis untuk mengatasi persolaan mendasar pada tata kelola kehutanan itu sendiri.  Penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga permasalahan tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi.  Dokumen kriteria dan indikator penilaian tata kelola kehutanan dari kajian ini diharapkan dapat membantu stakeholder khususnya para pengambil kebijakan untuk melihat kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan dari aspek, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.  Dan tentunya dari temuan-temuan itulah kemudian dirumuskan prioritas tindakan dalam rangka perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini, Yulistia Rahman dari ICEL merekomendasikan agar, “dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan teknis bagi masyarakat maupun instansi pemerintahan dalam konteks pemenuhan hak prosedural dari masyarakat, yaitu ketersediaan informasi, partisipasi, dan akuntabilitas.”

Linggarjati, Direktur Eksekutif Yayasan Jari dari Kalimantan Tengah mengatakan, “pemerintah dan lembaga publik harus melaksanakan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan segera membentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi  di seluruh instansi pemerintah dan lembaga publik lainnya, baik di pusat maupun di daerah.”

Sedangkan Bernadinus Steni dari Perkumpulan HuMa menyatakan, “mendorong pelaksanaan musrenbang terkait sektor kehutanan yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel sehingga mampu melahirkan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat dan komunitas lokal.”

Selain itu perlu langkah nyata untuk, “mendorong pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan yang berkeadilan  dengan memperhatikan kawasan hutan sebagai bagian dari bentang alam serta mendistribusikan manfaat pendapatan kehutanan secara adil melalui pemberian insentif buat masyarakat di sekitar dan di dalam hutan”, seperti disampaikan oleh Made Iwan Dewantama, peneliti dari SEKALA.

”Pemerintah harus mengawal dan memastikan agar proses rekonsiliasi data kehutanan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif publik.  “Keterlibatan masyarakat secara penuh di dalam konteks manajemen hutan juga perlu dijamin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan”, tambah Christian Purba, peneliti dari Forest Watch Indonesia

Catatan untuk editor:

  • Jaringan Tata Kelola Hutan di Indonesia (JTKH), merupakan koalisi dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap perbaikan tata kelola di sektor kehutanan. Saat ini JTKH terdiri dari lima organisasi, yakni ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Perkumpulan HuMa, FWI (Forest Watch Indonesia), Perkumpulan Telapak dan SEKALA (Serasi Kelola Alam).  Proses penilaian di lapangan, maka JTKH dibantu oleh Yayasan JARI (Kalimantan Tengah), Yayasan Santiri dan Yayasan Gema Alam Nusa Tenggara Barat.  Proses penilaian juga melibatkan beberapa orang akademisi yang berasal dari Universitas Palangkaraya dan Universitas Mataram.
  • Tahap pertama penelitian tata kelola hutan dilakukan dengan uji coba penilaian atas kriteria dan indikator yang disusun oleh World Resources Institute (WRI), bekerjasama dengan Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia (Imazon) dan Instituto Centro de Vida dari Brazil.  Setelah uji coba di provinsi Kalimantan Barat maka dirasa perlu sebuah set kriteria dan indikator yang lebih kontekstual sesuai kondisi di Indonesia untuk  memperoleh gambaran terkait kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan, sebagai bagian dari tahap kedua penelitian. Sebagai tahap ketiga, kriteria dan indikator yang telah direvisi kemudian digunakan sebagai instrumen penilaian terhadap kondisi nyata tata kelola hutan di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
  • Perbaikan tata kelola hutan (good forest governance) menjadi salah satu pilihan solusi dalam menjawab permasalahan  kehutanan Indonesia. JTKH Indonesia memilih 4 (empat) aspek prioritas dari governance yang perlu untuk dipenuhi, yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. Kemudian indikator dari keempat aspek tersebut diarahkan untuk memetakan kondisi ke dalam beberapa isu kehutanan yang kontekstual dengan Indonesia, seperti tenurial, perencanaan ruang/lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan (revenues) dari sektor kehutanan. Keempat isu ini diharapkan bisa mewakili keseluruhan aspek pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir.

Kontak Koalisi :

Yulistia Rahman, Program Officer ICEL – Tel: 085697250540
Linggarjati, Direktur Eksekutif Yayasan JARI Kalteng – Tel: 08115209331
Bernadinus Steni, Manager Program HuMa – Tel: 081319355355
Made Iwan Dewantama, Peneliti SEKALA – Tel: 081353048438
Christian Purba, Peneliti Forest Watch Indonesia – Tel: 08121105172

Untuk memperoleh dokumen penelitian dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Citra Hartati, Program Officer ICEL – Tel: 085263028706

________________________________________
¹ Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia
² Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009. Bogor, Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s