Mengungkap Tragedi Mesuji

FRIDAY, 16 DECEMBER 2011

Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat.

Kasus itu mencuat setelah wakil warga Mesuji datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini. Tak sekadar melaporkan kejadian di daerahnya, mereka juga memutar video yang merekam pembantaian terhadap penduduk. Dalam berbagai kejadian, tampak pula aparat keamanan. Hanya, tidak terlalu jelas apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu atau justru datang untuk melerai konflik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebetulnya telah menangani kasus itu. Di antaranya peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam.

Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut.

Itu sebabnya, langkah pemerintah membentuk tim investigasi rekaman video itu perlu disokong. Jika benar gambar tersebut berasal dari peristiwa �dua� Mesuji itu, tugas tim investigasi akan lebih ringan karena sebelumnya telah ditelusuri oleh Komnas HAM. Tim ini tinggal mengecek lagi apakah semua rekomendasi yang diberikan Komisi itu telah dilaksanakan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah.

Penting pula dipastikan bahwa konflik antara penduduk dan perusahaan perkebunan telah diselesaikan. Begitu pula proses hukum terhadap para pelaku pembantaian seperti terekam dalam video itu. Munculnya pengaduan perwakilan penduduk Mesuji ke DPR mengindikasikan tidak adanya proses hukum yang adil terhadap para pelaku.

Dalam berbagai kasus, penduduk sering dikalahkan bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Aparat keamanan dan pejabat cenderung membela kepentingan pengusaha. Ketidakadilan seperti itu pula yang memicu konflik berdarah. Apalagi pihak perkebunan akan selalu membela kepentingannya dengan segala cara, termasuk dengan menyewa banyak satpam, bahkan membentuk semacam pasukan.

Di Lampung dan Sumatera Selatan, konflik antara warga dan perusahaan perkebunan sudah demikian kronis dan struktural. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi 268 kasus pertikaian di sektor kehutanan dan perkebunan di Sumatera Selatan. Sengketa lahan di Lampung juga termasuk tinggi dan kebanyakan terjadi di wilayah perkebunan.

Konflik hanya akan berkurang bila penegak hukum dan pejabat di daerah memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tanpa keadilan, tragedi seperti di Mesuji bisa terulang. Apalagi jika penegak hukum tak berani menindak tegas pihak perkebunan.

Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat.

Kasus itu mencuat setelah wakil warga Mesuji datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini. Tak sekadar melaporkan kejadian di daerahnya, mereka juga memutar video yang merekam pembantaian terhadap penduduk. Dalam berbagai kejadian, tampak pula aparat keamanan. Hanya, tidak terlalu jelas apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu atau justru datang untuk melerai konflik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebetulnya telah menangani kasus itu. Di antaranya peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam.

Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut.

Itu sebabnya, langkah pemerintah membentuk tim investigasi rekaman video itu perlu disokong. Jika benar gambar tersebut berasal dari peristiwa �dua� Mesuji itu, tugas tim investigasi akan lebih ringan karena sebelumnya telah ditelusuri oleh Komnas HAM. Tim ini tinggal mengecek lagi apakah semua rekomendasi yang diberikan Komisi itu telah dilaksanakan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah.

Penting pula dipastikan bahwa konflik antara penduduk dan perusahaan perkebunan telah diselesaikan. Begitu pula proses hukum terhadap para pelaku pembantaian seperti terekam dalam video itu. Munculnya pengaduan perwakilan penduduk Mesuji ke DPR mengindikasikan tidak adanya proses hukum yang adil terhadap para pelaku.

Dalam berbagai kasus, penduduk sering dikalahkan bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Aparat keamanan dan pejabat cenderung membela kepentingan pengusaha. Ketidakadilan seperti itu pula yang memicu konflik berdarah. Apalagi pihak perkebunan akan selalu membela kepentingannya dengan segala cara, termasuk dengan menyewa banyak satpam, bahkan membentuk semacam pasukan.

Di Lampung dan Sumatera Selatan, konflik antara warga dan perusahaan perkebunan sudah demikian kronis dan struktural. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi 268 kasus pertikaian di sektor kehutanan dan perkebunan di Sumatera Selatan. Sengketa lahan di Lampung juga termasuk tinggi dan kebanyakan terjadi di wilayah perkebunan.

Konflik hanya akan berkurang bila penegak hukum dan pejabat di daerah memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tanpa keadilan, tragedi seperti di Mesuji bisa terulang. Apalagi jika penegak hukum tak berani menindak tegas pihak perkebunan.

Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat.

Kasus itu mencuat setelah wakil warga Mesuji datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini. Tak sekadar melaporkan kejadian di daerahnya, mereka juga memutar video yang merekam pembantaian terhadap penduduk. Dalam berbagai kejadian, tampak pula aparat keamanan. Hanya, tidak terlalu jelas apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu atau justru datang untuk melerai konflik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebetulnya telah menangani kasus itu. Di antaranya peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam.

Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut.

Itu sebabnya, langkah pemerintah membentuk tim investigasi rekaman video itu perlu disokong. Jika benar gambar tersebut berasal dari peristiwa �dua� Mesuji itu, tugas tim investigasi akan lebih ringan karena sebelumnya telah ditelusuri oleh Komnas HAM. Tim ini tinggal mengecek lagi apakah semua rekomendasi yang diberikan Komisi itu telah dilaksanakan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah.

Penting pula dipastikan bahwa konflik antara penduduk dan perusahaan perkebunan telah diselesaikan. Begitu pula proses hukum terhadap para pelaku pembantaian seperti terekam dalam video itu. Munculnya pengaduan perwakilan penduduk Mesuji ke DPR mengindikasikan tidak adanya proses hukum yang adil terhadap para pelaku.

Dalam berbagai kasus, penduduk sering dikalahkan bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Aparat keamanan dan pejabat cenderung membela kepentingan pengusaha. Ketidakadilan seperti itu pula yang memicu konflik berdarah. Apalagi pihak perkebunan akan selalu membela kepentingannya dengan segala cara, termasuk dengan menyewa banyak satpam, bahkan membentuk semacam pasukan.

Di Lampung dan Sumatera Selatan, konflik antara warga dan perusahaan perkebunan sudah demikian kronis dan struktural. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi 268 kasus pertikaian di sektor kehutanan dan perkebunan di Sumatera Selatan. Sengketa lahan di Lampung juga termasuk tinggi dan kebanyakan terjadi di wilayah perkebunan.

Konflik hanya akan berkurang bila penegak hukum dan pejabat di daerah memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tanpa keadilan, tragedi seperti di Mesuji bisa terulang. Apalagi jika penegak hukum tak berani menindak tegas pihak perkebunan.

 

http://www.korantempo.com

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s