LAPORAN AKHIR TAHUN: “Menjual” Emas Hijau

LAPORAN AKHIR TAHUN

“Menjual” Emas Hijau

Tahun 2011 dibuka dengan perasaan harap-harap cemas banyak pihak. Peraturan tentang moratorium akan segera keluar. Pengusaha hutan cemas, aktivis lingkungan pun cemas. Kalau masyarakat adat dan penduduk lokal tak cemas, itu lebih karena ketidaktahuan. Mereka nyaris menjadi orang terakhir yang diberi tahu jika ada proyek terkait hutan tempat mereka tinggal.

Semua pihak menunggu terbitnya peraturan tentang moratorium. Hutan, kawasan hutan, dengan segala perkara yang melibatnya, seperti pembalakan liar, masalah tenurial kawasan hutan, tumpang tindih perizinan, dan konflik sosial, terus menjadi peristiwa yang semakin lama bukan menggugah, melainkan membuat kita kebal. Taken for granted.

Pada 20 Mei 2011, tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, terbit Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Kekecewaan melanda banyak pihak yang peduli pada hutan. Banyak alasannya.

Pertama, yang dikonservasi ternyata hanya hutan primer. Padahal, kawasan hutan Indonesia bukan hanya hutan primer. Kegalauan semua pihak adalah jika hutan sekunder dan kawasan hutan lain dibiarkan tanpa moratorium, nyaris tak ada guna moratorium.

Kedua, ternyata di dalam kawasan yang terkena moratorium disebutkan masih ada pengecualian untuk keperluan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geotermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta lahan untuk padi dan tebu; untuk bidang-bidang energi dan pangan. Pengecualian juga berlaku bagi perpanjangan izin dan izin prinsip. Ketidakpuasan semakin merebak. Dari mana kita bisa mengatakan hutan akan terjaga jika masih ada pengecualian.

Menurut Ketua Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Walhi Teguh Surya, kawasan hutan yang terkena peraturan moratorium hanya sekitar 45 juta hektar dan yang tidak terkena sekitar 50 juta hektar.

Tahun 2011 juga mencatat cetak biru pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu mengedepankan urusan energi dan mineral yang notabene industri ekstraktif di mana ekosistem tak terpulihkan.

Dengan MP3EI, pengecualian bagi kawasan moratorium semakin mendapatkan pembenaran. Bukan hanya itu, Teguh Surya menambahkan, dalam MP3EI tak ada rambu pengaman (safeguard) karena tak tercantum UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerja sama Norwegia

Semua urusan hutan menjadi gencar ketika di COP-16 di Cancun, Meksiko, mulai diakui bahwa hutan bisa berperan mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia langsung menyambut dengan program Pengurangan Emisi Melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan. Program itu bisa dibawa ke tataran multilateral di bawah UNFCCC.

Mei 2010, penandatanganan kerja sama untuk Pengurangan Emisi Melalui Deforestasi dan Degradasi (REDD+) dilakukan antara Indonesia dan Norwegia. Dijanjikan dalam dua tahun akan dilakukan langkah-langkah persiapan REDD+ dan jika hasilnya memuaskan dan bisa mengurangi emisi, Indonesia akan menerima dana hibah 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 10 triliun).

Pemerintah bergegas. Menyusul aturan soal moratorium, dibentuklah Satuan Tugas REDD+ yang dikomandani Kuntoro Mangkusubroto. Kuntoro memiliki reputasi di tingkat internasional setelah sukses mengelola dana-dana asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004.

Langkah pertama, peta yang tumpang tindih dan beragam karena dibuat berdasarkan kepentingan yang beragam mulai digarap. Empat lembaga terlibat di dalamnya, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Kehutanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, serta Kementerian Pertanian. Dari sana, Kuntoro akan bergerak hingga ke kabupaten yang memiliki kewenangan.

Demikian luas rentang horizontal dan vertikal struktural yang harus disentuh Kuntoro. Isu korupsi menjadi hal yang ”lumrah” di Tanah Air, sementara keberhasilan REDD+ mensyaratkan pemerintahan yang kredibel dan tata kelola yang baik. Kuntoro menjadi tokoh sentral REDD+ hingga di tingkat internasional.

Ironisnya, semua persoalan sosial, ekonomi, dan sosial terkait kehutanan yang sampai sekarang terus memakan korban hilang di bawah karpet merah bernama REDD+.

Dalam konteks perubahan iklim, Indonesia ingin mengambil peran besar. Karbon (yang berhasil ditahan tidak teremisikan) dari hutan menjadi hal penting dalam isu perubahan iklim di Indonesia. Sayang, tidak dihitung berapa kebocoran akan terjadi akibat MP3EI.

Pergulatan mencari pendanaan melalui aktivitas di hutan didorong Indonesia agar terbuka lebar. Pada COP-17, Indonesia mengusulkan pendanaan datang dari pemerintah, perusahaan swasta, offset karbon, dan perdagangan karbon.

Semua kekhawatiran pada awal tahun mendapatkan jawaban pada akhir tahun. Seorang Kuntoro tentu tidak harus menanggung beban seberat itu: menjamin integritas negeri ketika sebenarnya negeri ini sedang sibuk ”menjual hutan”.

(BRIGITTA ISWORO LAKSMI)

Kompas, 15 Desember 2011

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/15/02355677/menjual..emas.hijau

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s