VILA ILEGAL

Minim, Komitmen Penataan Puncak

BOGOR, KOMPAS – Sikap Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dinilai membiarkan keberadaan vila ilegal karena tak berizin atau berada di kawasan hutan lindung, menunjukkan minimnya komitmen untuk menata Puncak. Pemerintah seharusnya berani menindak pelanggar sekalipun orang berpengaruh.

Demikian disampaikan Koordinator Komunitas Peduli Ciliwung Hapsoro dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dadeng Wahyudi dalam kesempatan terpisah, Minggu (11/12).

Menurut Hapsoro, seharusnya pemerintah daerah tidak berhenti pada pendataan vila tanpa upaya penegakan hukum tata ruang yang tegas. ”Jika mengurusi vila itu saja tidak bisa, bisa dipertanyakan kemampuan pemerintah untuk menertibkan yang lainnya. Masyarakat akan mempertanyakan keseriusan pemda dalam menata Puncak,” ujarnya.

Tak perlu saling tunggu

Menurut Hapsoro, Pemkab Bogor adalah pihak yang harus menindak pemilik vila yang tak berizin itu, tidak perlu saling tunggu atau melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Jika tidak sanggup, barulah Pemkab Bogor meminta bantuan kepada pemerintah pusat, tetapi inisiatif harus diambil oleh Pemkab Bogor.

Seperti diberitakan, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor menyatakan ada 112 vila tak berizin di Cisarua dan Megamendung pada 2009, sementara pada 2010 ada 163 vila tak berizin di tanah garapan atau tanah negara.

Selain itu, ada pula 12 vila di Citamiang, Cisarua, di lahan seluas 12,6 hektar yang berada di kawasan hutan lindung. Para pemiliknya adalah mantan petinggi militer, menteri, dan pengusaha. Hingga kini, sebanyak 11 vila di antaranya masih berdiri.

”Satuan polisi pamong praja harus bertindak. Kami harapkan juga tidak tebang pilih. Kalau memang melanggar, tidak ada izin, buat apa vila itu dipertahankan. Kabupaten Bogor itu kerap dipersalahkan karena ruang terbuka hijau di Puncak yang terus berkurang,” tutur Dadeng.

Dia mengaku akan kembali menanyakan penertiban vila ilegal di Puncak kepada dinas teknis di Kabupaten Bogor.

Pemprov turun tangan

Budi S Burhanudin, mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang juga Ketua Ikatan Komunitas Kawasan Puncak, menambahkan, semua vila yang melanggar aturan tata ruang dan tak berizin harus dibongkar. Namun, dia berharap, Pemkab Bogor tidak dibiarkan bertindak sendiri karena tak akan mampu. ”Dulu Menteri Lingkungan Hidup sudah memerintahkan (pembongkaran). Saya rasa pemda tidak sanggup,” ujar Budi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terlibat. Pemkab Bogor juga perlu dibantu TNI karena ada vila yang dimiliki perwira tinggi walaupun mereka sudah pensiun.

Anggaran yang cukup juga perlu disiapkan karena pembongkaran membutuhkan biaya tidak sedikit.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Dace Supriadi menuturkan, penertiban bukan hanya urusan Satpol PP, melainkan juga dinas teknis.

Selain itu, ia juga mengaku untuk membongkar vila membutuhkan dana tidak sedikit, sedangkan anggarannya terbatas.

”Anggaran ada, tetapi harus dipilah-pilah obyek yang hendak ditertibkan itu aset siapa. Apakah APBD kemudian digunakan untuk menertibkan aset perkebunan milik BUMN atau hutan lindung yang aset Kementerian Kehutanan,” tuturnya. (GAL)

Kompas, 12 Desember 2011

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/12/04465872/minim.komitmen.penataan.puncak

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s