Berbahaya, Vila Ilegal Dibiarkan

Bupati Bogor Enggan Berkomentar

BOGOR, KOMPAS – Sikap Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang membiarkan keberadaan vila tak berizin dan melanggar tata ruang di kawasan Puncak menumpuk potensi bencana. Pembiaran itu memperburuk daya dukung lingkungan dan pembangunan di kawasan Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Ernan Rustiadi, peneliti senior Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian Bogor (IPB), sekaligus Dekan Fakultas Pertanian IPB di Bogor, Jumat (9/12).

Ernan menanggapi maraknya vila tanpa izin maupun yang berada di hutan lindung di kawasan Puncak yang merupakan daerah tangkapan air Sungai Ciliwung.

Pemkab Bogor melalui Dinas Tata Bangunan dan Permukiman pada 2009 mendata 112 vila tanpa izin di Cisarua dan Megamendung. Pada 2010 ada 163 vila. Pemkab juga mendata ada 12 vila di lahan seluas 12,6 hektar milik mantan pejabat tinggi Indonesia, termasuk sejumlah mantan jenderal dan menteri, di Citamiang, Tugu Utara, Cisarua, yang dinilai berada di hutan lindung. Satu vila dibongkar sukarela, sedangkan sisanya hingga kini tetap tegak.

”Itu merupakan pembiaran. Penyebabnya bisa karena aparat juga ada yang sudah menjadi bagian dari sistem rente pelanggaran itu,” tutur Ernan.

Sikap bupati

Bupati Bogor Rachmat Yasin saat ditemui di Ciawi menolak berkomentar soal pembongkaran vila. Dia memerintahkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Yani Hassan menjawab hal itu.

Menurut Yani, pihaknya akan mendata ulang vila-vila tersebut, termasuk milik para mantan pejabat di Citamiang. Dia belum bisa berkomentar mengenai alasan belum ada pembongkaran meskipun tahun 2009 Pemkab Bogor sempat menyatakan akan membongkar vila-vila itu.

Menurutnya, pemilik 12 vila itu sudah mencoba mengajukan izin mendirikan bangunan pascakasus tersebut mencuat pada 2009. Pihaknya menolak memberi izin tahun 2010 karena ada ketidaksesuaian peruntukan lahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Dace Supriadi juga tak bisa memberi alasan pasti menggantungnya eksekusi vila para eks pejabat itu.

”Kami harus bentuk tim dulu dari dinas teknis untuk langkah penertiban vila itu. Harus diteliti ulang karena sudah dua tahun sejak 2009,” ujarnya. (GAL)

Kompas, 10 Desember 2011

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/10/05111525/berbahaya.vila.ilegal.dibiarkan

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s