Pemkab Gentar Bongkar Vila

Vila Mantan Pejabat Berdiri di Kawasan Lindung

bogor, kompas – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah memiliki instrumen hukum untuk memberi sanksi bagi pemilik bangunan yang melanggar tata ruang ataupun ketentuan perizinan di kawasan Puncak. Namun, mereka belum juga membongkar vila yang dinilai tidak berizin ataupun berada di kawasan lindung.

Data dari Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Bangunan II Ciawi, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, tahun 2009 di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, kawasan Puncak, ada 112 vila, sedangkan pendataan tahun 2010 ada 163 vila. Sementara tahun 2010 ada sembilan vila di bongkar, sedangkan tahun 2011 belum ada pembongkaran vila yang dinilai tak berizin.

Vila-vila itu belum memiliki izin mendirikan bangunan dan status tanahnya berada di lahan garapan atau tanah negara. Bahkan, pada pendataan tahun 2009 juga ditemukan 12 vila di lahan seluas 12,6 hektar di Citamiang, Desa Tugu Utara, Cisarua, yang berada di kawasan hutan lindung. Separuh dari pemilik vila itu mantan pejabat tinggi di Indonesia. Selain itu, ada pula beberapa pengusaha yang menjadi pemilik vila itu. Seorang mantan pejabat pemilik vila itu membongkar sendiri vilanya tahun 2009. Namun, sisanya masih tetap bertahan hingga kini.

Pantauan Kompas, Kamis (8/12), jalan masuk kompleks vila yang berada di puncak bukit itu diportal dan digembok. Di tepi jalan itu ada rumah yang dihuni penjaga portal. Dari kejauhan tampak sebagian bangunan megah yang tersembunyi di balik pagar-pagar tinggi.

”Vila itu milik pribadi, tidak ada yang disewakan,” tutur seorang perempuan yang keluar dari rumah itu. Dia tak bersedia menyebutkan siapa saja pemilik vila-vila di sepanjang jalan yang dipasang portal itu.

Sebelum jalan yang diportal itu ada dua dari 12 vila yang termasuk dalam daftar Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor. Seorang ibu muda penjaga salah satu dari dua vila milik mantan pejabat itu menuturkan, vila yang dijaganya awalnya milik mantan petinggi militer. Namun, tiga bulan lalu vila itu dijual ke orang lain. Dia tetap diminta menjaga vila. Menurut perempuan itu, vila di kompleks di atas itu ada yang dimiliki jenderal yang juga mantan menteri.

Selain vila di kawasan lindung itu, beberapa vila yang masuk daftar Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor tetap beroperasi. Sejumlah pakar khawatir pembangunan vila tak terkendali di Puncak yang merupakan daerah resapan air Sungai Ciliwung berpotensi menyebabkan banjir di hilir Ciliwung, DKI Jakarta.

”Sebagian besar dari 12 pemilik vila di Citamiang sudah mengurus status tanahnya menjadi hak pakai 10 tahun. Ada yang sudah mendapat sertifikat sekarang,” tutur Sekretaris Desa Tugu Utara Asep Ma’mun Nawawi.

Vila itu tidak termasuk kawasan hutan lindung, tetapi hanya di kawasan penyangga yang langsung berbatasan dengan hutan lindung. Lahan itu dahulu merupakan bagian dari lahan perkebunan, kemudian berganti menjadi lahan garapan, kemudian beralih lagi menjadi lahan tidak produktif berupa vila.

Selain itu, sudah ada pula pemilik vila yang mulai mengurus izin mendirikan bangunan. Namun, izin yang mereka ajukan masih terganjal karena dalam rencana tata ruang wilayah kawasan itu, berdasar pemeriksaan global positioning system, masih untuk perkebunan.

Lebih berhati-hati

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Dace Supriadi saat dikonfirmasi menuturkan, pada tahun 2009 pihaknya memang gencar membongkar vila tak berizin. Namun, saat ini Pemkab Bogor lebih berhati-hati dalam memprosesnya.

”Dengan ada gugatan, pelaporan, Satpol PP menjadi hati-hati karena ada juga yang sampai ke pidana dan pengadilan tata usaha negara,” tutur Dace.

Arifin, peneliti pada Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah pada Institut Pertanian Bogor, menuturkan, terkait dengan hambatan itu, sepatutnya semua pihak menyamakan persepsi. Dia mencontohkan, surat-surat izin, pemanfaatan lahan, dari tingkat desa, hingga penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, maupun penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang dan pajak bumi dan bangunan, dari Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut dia, landasan hukum yang ada sudah cukup kuat untuk menegakkan penataan ruang di kawasan Puncak. Salah satu yang bisa digunakan Pemkab Bogor, selain UU Tata Ruang, adalah Perda Kabupaten Bogor mengenai Izin Mendirikan Bangunan.

Pada Mei 2011, muncul Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Aturan itu mengatur tahapan pemberian sanksi dari teguran hingga pembongkaran paksa. (GAL)

Kompas, 9 Desember 2011

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/09/04194584/pemkab.gentar.bongkar.vila

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s