Menhut Peringatkan Kepala Daerah

Eksploitasi batubara yang tidak mengindahkan kaidah konservasi mengancam kelestarian lingkungan. Satu lokasi pertambangan batubara yang tidak teratur tampak dari pesawat yang membawa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu (7/12).

Batulicin, Kompas – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kembali mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan menerbitkan izin di kawasan hutan. Mereka harus tetap mengedepankan regulasi dan memprioritaskan kelestarian lingkungan agar investor dan rakyat tidak dirugikan.

Menhut menegaskan hal ini dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu (7/12). Menhut didampingi Gubernur Kalsel Rudy Arifin dan pejabat setempat meresmikan kawasan ekowisata hutan meranti putih Desa Sebelimbingan di Kotabaru dan lembaga konservasi Jhonlin Lestari di Batulicin, Tanah Bumbu.

Hutan meranti putih yang dikelola PT Inhutani II (Persero) semula seluas 300 hektar. Namun, euforia otonomi daerah mengakibatkan perambahan liar sehingga kini tersisa 8,3 hektar.

Menhut mengapresiasi upaya H Andi Syamsuddin, pemilik kelompok usaha Jhonlin, membangun pusat konservasi flora dan fauna seluas 80 hektar. Dia meminta lebih banyak pengusaha batubara yang peduli terhadap lingkungan. Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga meminta agar Kepolisian Negara RI (Polri) dan TNI lebih tegas menindak pelanggaran hukum kehutanan. ”Jangan ragu, sikat saja pengusaha yang tidak taat hukum itu,” ujar Menhut.

Kalsel dianugerahi kekayaan alam batubara. Namun, praktik tambang yang tidak taat asas dan merambah kawasan hutan mengancam kelestarian lingkungan. Menhut meminta pengusaha dan kepala daerah membangun daerah secara lestari.

Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Kemhut Sonny Partono menyatakan, tim terpadu penegakan hukum kehutanan mendata pelanggaran. ”Masih ada kepala daerah yang belum melapor. Tetapi, tim terpadu yang melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup telah mengumpulkan data,” ujar dia.

Kementerian Koordinator Perekonomian pernah merilis sedikitnya 6.000 dari 8.000 izin tambang tumpang tindih. Persoalan ini juga dikeluhkan pengusaha kehutanan yang terganggu operasi karena konsesi hutan mereka dirambah tambang. (HAM/wer)

 

Kompas, 8 Desember 2011

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/08/0457266/menhut.peringatkan.kepala.daerah

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s