KONSERVASI HUTAN

Perambah TNBBS Dipungut Pajak

Kota Agung, Kompas – Upaya penertiban terhadap para perambah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terus digiatkan akhir tahun ini. Perambahan hutan di TNBBS sangatlah mengkhawatirkan karena disinyalir sampai muncul pungutan pajak di sini.

Operasi terpadu penertiban perambah TNBBS yang melibatkan 300 anggota dari unsur kepolisian, TNI, polisi hutan, satgas, dan sejumlah LSM, kembali dilanjutkan, Selasa (6/12), di kawasan TNBBS di wilayah Pekon Tiron dan Pekon Karang Berak, Kecamatan Pematangsawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Operasi serupa telah dilakukan setidaknya tiga kali di wilayah lainnya yaitu Lampung Barat, sepanjang tahun ini.

Menurut Kepala Balai Besar TNBBS John Kenedie, lahan yang dikuasai para perambah di daerah itu mencapai 1.500 hektar. Lahan ini kini umumnya digunakan sebagai lahan perkebunan kopi dan sawah oleh para perambah. Diperkirakan setidaknya terdapat 600 keluarga perambah hutan yang menempati wilayah ini.

”Sebagian besar, seperti di Pekon Tiron, sudah sukarela meninggalkan gubuk mereka, karena sosialisasi sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari,” ujar Kenedie saat ditemui di sela-sela acara pelepasan tim terpadu penertiban perambah, Senin (5/12), di Kota Agung, Tanggamus.

Dalam kesempatan sama, Kepala Kepolisian Resor Tanggamus Ajun Komisaris Besar Bayu Aji mengungkapkan, operasi penertiban perambah ini akan berlangsung 12 – 15 hari. Dari 600 keluarga yang ada di Tiron dan Karang Berak, sebanyak 60 di antaranya itu masih bertahan di gubuk.

Membeli ilegal

Sebagian besar para perambah ini menguasai tanah yang masuk dalam kawasan TNBBS dengan cara membeli secara ilegal dari oknum pejabat desa (kepala pekon) setempat. ”Ada yang beli Rp 2 juta – Rp 3 juta (per ha). Mereka biasanya diiming-imingi sertifikat dari oknum pengurus desa. Kami telah menangkap salah seorang dari mereka yang ternyata suami kepala pekon di Tiron,” papar Bayu.

Polres Tanggamus juga tengah menelusuri indikasi pungutan liar semacam pajak terhadap perambah di Pematangsawa ini.

Aktivis World Wildlife Fund (WWF) Lampung, Anton, mengungkapkan temuan adanya pungutan pajak, termasuk di dalamnya pajak bumi dan bangunan (PBB), terhadap obyek tanah yang dikuasai perambah di TNBBS. Ini terjadi khususnya di Rata Agung dan Lemong, Kabupaten Lampung Barat. Jumlah obyek PBB di sini mencapai puluhan bidang tanah.

Kepala Bidang Wilayah I TNBBS Iwen Yuvanho membenarkan perihal adanya pungutan PBB terhadap obyek tanah di sejumlah kawasan TNBBS di Lemong dan Rata Agung. Camat Pematangsawa, Suyanto, mengatakan, kalaupun ada pungutan, itu dilakukan oknum. (jon)

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/06/04382252/perambah.tnbbs.dipungut.pajak

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s