BUNTUT DISKUSI TANAH KERATON
Petani Pesisir Kulon Progo Bela George Aditjondro

FRIDAY, 02 DECEMBER 2011

 

YOGYAKARTA — Petani lahan pantai Kulon Progo membela George Aditjondro yang dilaporkan oleh Forum Masyarakat Yogyakarta ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik Keraton. “Para petani justru membela George karena dia jelas-jelas menginginkan Sultan bisa mengayomi para petani,” ujar Widodo, salah satu koordinator Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, kemarin.

Menurut Widodo, petani menganggap rencana penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo menyerobot tanah mereka. “Sehingga perlu adanya perlawanan,” ujarnya. Lagi pula, menurut dia, lahan mereka yang terkena penambangan sudah memiliki sertifikat dan Letter C. Dia mengaku tak terpengaruh oleh forum yang melaporkan George kepada polisi itu. “Yang pasti kami para petani tetap mempertahankan lahan yang sudah menjadi hak kami,” kata dia.

Sementara itu, soal keistimewaan, petani jelas mendukung. Namun jika lahan mereka diklaim milik Pakualaman (Pakualamanaat Gronden), maka keistimewaan Keraton dan Pakualaman akan dilukai. “Kami jelas mendukung keistimewaan, tetapi jika tanah kami diklaim milik keraton atau Pakualaman, di mana istimewanya Yogyakarta?” ujar Widodo. Menurut dia, Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi Raja dan Gubernur Yogyakarta seharusnya justru mengayomi petani ketimbang berpihak pada investor.

Ulinnuha, pendamping para petani, menyatakan, mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, seharusnya secara otomatis monopoli kepemilikan tanah oleh segelintir orang telah ditiadakan. “Karena dalam undang-undang itu seluruh rakyat Indonesia dijamin atas hak tanahnya,” ujar Ulinnuha.

Undang-undang itu di Daerah Istimewa Yogyakarta ditegaskan lewat Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, kata dia, ada Perda Nomor 3 Tahun 1984 yang mencabut Rijksblaad Kesultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijksblaad Kadipaten Nomor 18 yang berbunyi: sakabening bumi kang ora ono tandha yektine kadarben ing liyan, mawa wenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton ingsun Ngayogyakarta (tanah yang tidak ada tanda atau tanda kepemilikan menjadi milik keraton). Ulinnuha mengatakan beberapa peraturan yang menganggap tanah di DIY milik Kesultanan dan Pakualaman juga dihapus.MUH SYAIFULLAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s