SUMBER DAYA ALAM

Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain Memicu Konflik

Jakarta, Kompas – Pemanfaatan areal penggunaan lain di daerah-daerah berpotensi memicu konflik sosial. Areal yang dialokasikan Kementerian Kehutanan untuk dikelola masyarakat, melalui izin bupati, cenderung digunakan untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Berdasarkan data Kemhut, luas areal penggunaan lain (APL) mencapai 8,325 juta hektar. Dari target 500.000 hektar hutan kemasyarakatan, baru tercapai 26.000 hektar dalam tiga tahun.

Menurut Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo, keengganan bupati memberi izin kepada masyarakat karena bupati disandera alasan politis. ”Bisa juga karena mengejar pendapatan asli daerah,” katanya dalam diskusi moratorium kehutanan di Jakarta, Selasa (29/11).

Di beberapa lokasi, kebijakan pemda mengeluarkan izin APL untuk perkebunan menuai masalah, di antaranya di Kampung Muara Tae, Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga berkonflik dengan PT MWJ.

Melalui pendampingan LSM Telapak, penduduk lokal memperjuangkan lahan di areal seluas lebih dari 730 hektar.

Soal perizinan

Menurut Josi Katharina, peneliti dari Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL), dari sisi yuridis, penggunaan APL untuk perkebunan sawit tidak salah. ”Dari sisi keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang menjadi pertanyaan,” katanya.

Penggunaan APL diincar perkebunan sawit karena perizinannya relatif mudah dibandingkan menggunakan kawasan hutan yang perizinannya memerlukan surat pelepasan Kemhut.

Meski demikian, masih ditemui perusahaan membuka hutan tanpa prosedur. Berdasarkan catatan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kemhut tahun 2011, terdapat 285 izin usaha perkebunan di Kalteng dengan luas 3,8 juta hektar dan 606 izin pertambangan 3,67 juta hektar di kawasan hutan tanpa izin.

Josi menjelaskan, momen moratorium izin baru hutan dan gambut seharusnya jadi awal perbaikan tata kelola kehutanan dan menyinkronkan berbagai peraturan. Namun, moratorium tidak diiringi kabupaten/provinsi menghentikan keluarnya izin sehingga penyimpangan terus terjadi.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan dan perkebunan. Gapki mengaku sudah meneliti penggunaan kawasan hutan untuk sawit. ”Sawit banyak menggunakan lahan yang terdeforestasi,” ujarnya. (ICH)

http://cetak.kompas.com/read/2011/11/30/03371232/pemanfaatan.areal.penggunaan.lain.memicu.konflik

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s