INDUSTRI ROTAN

Mamuju (Masih) Jauh Panggang dari Api

Aktivitas pemilihan rotan poles di Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu (PPIRT) di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tempat ini disewakan kepada pihak swasta yang menggunakannya sebagai gudang penyimpanan dan pengolahan rotan setengah jadi. Padahal, PPIRT yang diresmikan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tahun 2008 ini awalnya didesain bisa mendorong lahirnya industri rotan setengah jadi dan jadi. Dengan begitu, industri di daerah penghasil bahan baku diharapkan tumbuh.

Sudah dua bulan Syarifuddin (30) istirahat memungut rotan di hutan, sandaran hidupnya sebelas tahun terakhir. Puluhan ton stok rotannya yang hanyut tersapu air Sungai Lariang kian membuat dia gusar. Wacana pemerintah untuk membangun industri rotan di Mamuju, Sulawesi Barat, seperti menebar angan-angan.

”Seandainya ada industri rotan di sini, nasib pemungut pasti lebih baik,” katanya.

Harapan Syarifuddin, pengumpul rotan dari Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, 276 kilometer utara Mamuju, Sulawesi Barat, itu tampaknya ditangkap Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang menggebu-gebu menjanjikan hadirnya industri rotan di Mamuju.

Namun, seperti pepatah bahwa Roma tidak dibangun dalam sehari, membangun industri terutama di luar Jawa pun tidak semudah membalik telapak tangan. Adnan boleh saja mempromosikan daerahnya kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan sebagai penghasil rotan mentah—dengan potensi 2.000 ton per tahun.

Untuk menyulap daerah (penghasil) di hulu itu ikut berfungsi sebagai industri di hilir, tentulah tak semudah menebar harapan dan janji politik.

Cobalah tengok Mamuju, ibu kota Sulbar, 443 kilometer utara Makassar, Sulawesi Selatan, yang masih terus terseok-seok berbenah. Ketersediaan pelabuhan layak ekspor sebagai prasyarat industri belum terpenuhi.

Dari Mamuju, Kompas menuju 40 kilometer ke utara untuk mendapati Pelabuhan Kelas III Belang-Belang di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Pelabuhan ini memiliki dua dermaga masing-masing panjangnya 64 meter dan 101,4 meter dengan kedalaman perairan 15 meter. Kondisi ini sebenarnya memungkinkan masuknya kapal berbobot mati 500-15.000 ton untuk berlabuh. Namun, aktivitas bongkar-muat tidak dapat dilakukan karena crane dan forklift untuk memuat barang belum tersedia.

Sejak tahun 2010, pemerintah daerah berjanji menyediakan peralatan bongkar-muat. Setahun berselang, realisasinya nol. Tanpa infrastruktur pendukung, tidak mungkin ekspor bisa dilakukan.

Selain itu, instalasi air tawar belum menyentuh Kecamatan BelangBelang, lokasi pelabuhan. Padahal, air penting untuk bungker kapal yang bersandar. Selama ini air tawar harus diambil langsung dari daerah aliran Sungai Palipi, 3 kilometer dari pelabuhan. ”Kalau butuh air, harus naik truk untuk angkut air dari sungai,” ujar petugas kesyahbandaran Pelabuhan Belang-Belang, Muhammad Isra.

Pasokan listrik hingga 1.800 megawatt (MW) yang digadang-gadang bisa dihasilkan PLTA Karama pun masih wacana. Proyek kerja sama Pemerintah Provinsi Sulbar dengan perusahaan asal China, Gezhouba Group International Engineering Co Ltd, di Kecamatan Kalumpang, Mamuju, itu jalan di tempat. Pembangunan tahap pertama untuk menghasilkan daya 400 MW tak juga dimulai.

Kebutuhan listrik di kawasan Sulbar saat ini disuplai dari PTLA Bakaru, Pinrang, Sulawesi Selatan. ”Di pelabuhan lampu padam empat jam itu sudah biasa,” ujar Isra.

Membangun industri

Tanpa memahami peta persoalan di daerah, pembangunan industri di Mamuju hanya akan sia-sia. Situasi di Mamuju, selaku penghasil rotan mentah, berbeda dengan situasi di sentra industri rotan di Cirebon, Jawa Barat. Di Cirebon, industri berakar sejak abad ke-14, sementara industri rotan di luar Jawa, termasuk di Sulawesi, baru seputar wacana.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mencatat, aktivitas pembuatan rotan sudah dimulai pada abad ke-14 meski baru berskala rumah tangga. Tahun 1980-an barulah era ekspor kerajinan rotan bermula. Bayangkan, butuh lima abad untuk membangun industri rotan.

Pengusaha rotan Cirebon yang juga juru bicara Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia, Badruddin Hambali, menyebutkan tiga pilar pendukung industri rotan, yakni komitmen pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, dan penyediaan tenaga ahli di daerah penghasil bahan baku.

Sebagai gambaran, untuk membangun pabrik rotan skala besar dengan kapasitas produksi 100 kontainer per bulan dibutuhkan 1 hektar lahan, 500 tenaga kerja, dan 30.000 watt daya listrik. Pabrik kecil dengan kapasitas di bawah 100 kontainer setidaknya membutuhkan maksimal 15.000 watt daya listrik.

Komitmen pemerintah daerah saat ini terbukti baru sekadar lipstik. Pemerintah pusat pun belum mengambil langkah konkret untuk mengembangkan industri di luar Jawa. Lihat saja Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu (PPIRT) di Kecamatan Palu Utara, Palu, Sulawesi Tengah, yang diresmikan tahun 2008.

PPIRT yang dibanggakan akan menjadi sentra rotan kini hanya menjadi gudang penyimpanan rotan. Setahun setelah diresmikan, tiga bangunan di kawasan itu disewakan kepada CV Abadi Sejahtera, industri pengolahan rotan setengah jadi. Tak sampai 200 meter dari PPIRT, berdiri UPT Rotan yang diharapkan menjadi tempat pembuatan kerajinan rotan. Sayangnya, tempat ini pun terbengkalai, gerbangnya selalu tertutup.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Palu membuka jurusan Kriya Rotan di SMK Negeri 5 Palu. Niat awalnya mulia, yakni menyiapkan tenaga ahli untuk industri rotan. Apa daya, industri mati, lulusan sekolah ini pun akhirnya tak terserap. ”Berkaca dari Palu, bisakah di Mamuju dibangun industri serupa dengan infrastruktur yang belum siap?” ujar Efendy, pengusaha rotan yang ditemui di Palu.

Penyiapan tenaga terampil harus pula dipikirkan. Berdasarkan penelusuran Kompas di Sulbar, kerajinan rotan skala rumah tangga rontok. Satu-satunya perajin di Mamuju pernah ada, tetapi kini tak tampak lagi. Minat masyarakat untuk memakai furnitur rotan juga sangat rendah. ”Kalaupun ada yang membuat kursi rotan, modelnya tidak menarik,” ujar Nur Samsi (50), warga Mamuju.

Jika tiga pilar yang disebutkan Badruddin belum terpenuhi, bagaimana industri bisa tumbuh?

Kerugian beruntun

Harapan Syarifuddin, si pemungut rotan, pun menggema lagi. Tanpa kehadiran industri rotan, pengusaha hingga pemungut rotan di hulu tiarap.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Julius Hoesan mengatakan, dari 247.000 ton potensi produksi rotan di Indonesia, hanya sekitar 15.000 ton saja yang diserap industri selama setahun.

Industri rotan di daerah penghasil bahan baku jelas tidak tumbuh. Tiga tahun terakhir tujuh dari 10 industri pengolahan rotan di Mamuju gulung tikar. Ini kian tecermin dari produksi rotan mentah-olahan Mamuju yang terus menurun. Pada 2009 tercatat masih ada 1.069 ton, sebelum menurun drastis menjadi 148 ton pada 2010 dan sekitar 80 ton hingga Juni 2011.

Penyebabnya sederhana saja. ”Harga rotan dalam negeri tidak bagus, industri mati, pemungut pun berhenti mencari,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mamuju Abraham Lati.

Dibandingkan harga ekspor yang mencapai Rp 15.000 per kg, harga rotan, setidaknya jenis batang, di pasar dalam negeri Rp 10.000–Rp 12.000 per kg. Di tingkat pengumpul, harga rotan tidak pernah melebihi Rp 2.300 per kg. Bahkan, harga di pemungut lebih rendah lagi, Rp 800 per kg.

Rendahnya harga di tingkat pemungut seakan menafikan kesulitan mereka. Syarifuddin menempuh perjalanan satu hari dengan katinting (perahu kayu bermesin) untuk menuju hutan rotan. Dia masih berjalan tujuh jam lamanya sebelum tiba di lokasi. Para pemungut yang bekerja dalam kelompok ini menginap hingga dua minggu di hutan sembari mewaspadai ular yang tak segan membelit siapa pun yang melintas. Entah sudah berapa nyawa pemungut rotan yang hilang saat membawa rotan menelusuri sungai.

Tak mengherankan, beberapa pihak menilai ekspor rotan ikut memperbaiki nasib para pemungut. Setidaknya harga rotan bisa lebih tinggi sehingga ratusan ton rotan di gudang-gudang bisa terserap. Sayangnya, kebijakan ekspor bak buah simalakama.

Kebijakan membuka ekspor dituding membuat 320 dari 510 perusahaan di Cirebon gulung tikar karena kekurangan bahan baku. Pembatasan ekspor di satu sisi dinilai merontokkan 57 industri pengolahan di Sulawesi.

Ide untuk membangun industri di hulu patut diapresiasi. Namun, pemerintah semestinya juga membuka mata akan kenyataan di lapangan. Tata niaga rotan, bagaimanapun, harusnya menguntungkan pemungut hingga perajin. Jangan sampai ekspor ditutup, industri di hilir (tetap) macet, dan di hulu (malah) kolaps. Kalau sudah begitu—mengutip Julius Hoesan— kita ibarat memenggal kepala sendiri….(MARIA SERENADE SINURAT/ NASRULLAH NARA)

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/02/01412562/mamuju.masih.jauh.panggang.dari.api.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s