KELAPA SAWIT

Momentum Konsolidasi Regulasi

Nusa Dua, Kompas – Pemerintah harus memanfaatkan masa moratorium pemberian izin baru perkebunan di hutan primer dan lahan gambut untuk konsolidasi regulasi, tata ruang, dan riset. Pembenahan penting agar begitu moratorium berakhir, investasi perkebunan kelapa sawit bisa kembali melaju dengan tetap memprioritaskan prinsip-prinsip kelestarian.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bachroeny seusai membuka 7th Indonesian Palm Oil Conference and Price Outlook 2012 di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/12). Sedikitnya 1.200 orang dari 23 negara menghadiri konferensi tahunan Gapki yang kali ini bukan dibuka oleh menteri seperti tahun-tahun sebelumnya.

”Kami mendukung moratorium dan mengambil dampak baiknya dengan harapan pada tahun 2013 pemerintah tidak memperpanjangnya. Ekspansi memang agak sedikit terhambat, namun kami harap pemerintah memanfaatkan moratorium untuk konsolidasi,” ujar Joefly.

Moratorium yang efektif berlaku sejak Mei 2011 sampai 2013 merupakan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Norwegia tahun 2010 dengan janji bantuan 1 miliar dollar AS. Kesepakatan ini membuat laju ekspansi perkebunan kelapa sawit yang selama ini berkisar 500.000 hektar per tahun terhenti.

Kini, hanya perusahaan yang memiliki cadangan lahan dan petani pemilik lahan saja yang bisa berekspansi. Indonesia memiliki 7,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan 21,6 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan memasok 47 kebutuhan pasar CPO dunia.

CPO termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia yang menghasilkan devisa Rp 122,7 triliun dari ekspor 15,6 juta ton tahun 2010.

Oleh karena itu, pemerintah wajib mendukung pengembangan industri CPO dan turunan secara konsisten.

Ketua Bidang Penelitian dan Lingkungan Hidup Gapki Daud Dharsono menambahkan, Gapki meminta pemerintah menyusun rencana aksi konkret selama moratorium berjalan.

Rencana aksi tersebut berkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi pemerintah hingga ke daerah, penyusunan tata ruang, sampai peningkatan produktivitas tanaman melalui riset.

”Supaya saat moratorium berakhir semua hambatan di lapangan sudah teratasi dan kita bisa tancap gas meningkatkan produksi. Jadi, kita bisa mencapai target produksi 40 juta ton CPO tahun 2020 bisa tercapai dengan ekspansi lahan yang minimal,” ujarnya.

Ekspansi menjadi pilihan karena produktivitas CPO Indonesia rata-rata masih rendah, 2,5 ton-4 ton per hektar per tahun. Pemerintah harus mengatasi hal ini dengan memperkuat riset kelapa sawit nasional.(HAM)

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/02/02273416/.momentum.konsolidasi.regulasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s