Inkonsistensi Inpres No.10 Tahun 2011 Terhadap Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

inkonsistensi inpres no 10 tahun 2011 terhadap perbaikan tata kelola kehutanan indonesiaMoratorium yang ditunggu-tunggu akhirnya mendapatkan juga dasar hukumnya melalui terbitnya Inpres No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Terbitnya instruksi tersebut tidak lepas dari perdebatan dan pergulatan panjang melalui berbagai lokakarya dan diskusi yang digelar sebelum penerbitan instruksi tersebut. Menandakan banyak pihak yang menaruh perhatian dan tidak sedikit pihak-pihak yang berharap melemahkan substansi dari inpres tersebut. Upaya tersebut berhasil, terbukti dengan penerbitan Inpres yang mundur 4 bulan dari waktu yang seharusnya. Menunjukan sekali lagi bahwa “niat” Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan melalui penundaan izin, belum bisa dikatakan niat tulus.

Inpres 10 tahun 2011 memiliki tujuan awal untuk menjadi pembuka jalan bagi perbaikan tata kelola kehutanan dan gambut di Indonesia. Dimana tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kondisi pengelolaan hutan diwarnai dengan berbagai kekacauan di tingkat administrasi, birokrasi, implementasi, hingga evaluasi. Permasalahan tersebut bukan berjalan 1 atau 2 tahun, tapi telah berlangsung selama beberapa dekade. Oleh karena itu, banyak yang menaruh harapan dari rencana pemerintah untuk menunda pengeluaran izin baru serta konversi hutan dan lahan gambut. Namun apabila dilihat lebih jauh lagi, harapan tersebut pupus ketika substansi dari Inpres masih memiliki berbagai kelemahan. Pertama, instruksi yang diberikan kepada berbagai instansi masih sangat umum, tidak komprehensif, tidak jelas dan tidak terukur. Kedua, Instansi penegak hukum tidak ada satupun yang diberikan mandat dalam Inpres untuk menindaklanjuti berbagai kasus kejahatan kehutanan. Ketiga, objek dari moratorium sangat sempit yang hanya mencakup hutan primer dan lahan gambut, serta dibarengi dengan berbagai pengecualian yang melemahkan niat perbaikan. Dan keempat, peta indikatif sebagai landasan moratorium malah tidak bisa dijadikan acuan moratorium karena resolusi dan skala yang terlalu kecil. Berbagai kelemahan tersebut menunjukan secara nyata bahwa “niat” perbaikan tata kelola masih sebatas jargon. Investasi dan eksploitasi hutan menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Karena tanpa adanya perbaikan mendasar, investasi dan pemanfaatan hutan hanya berjangka pendek. Sumber daya hutan yang seharusnya terbaharui menjadi sumber daya ekstraktif yang sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus bisa memastikan bahwa upaya perbaikan tata kelola hutan dan gambut di Indonesia bisa diimplementasikan.

Terlepas dari permasalahan Inpres di atas, salah satu faktor penyebab kekacauan pengelolaan hutan adalah tidak adanya koordinasi yang baik antar sektor-sektor yang terkait, karena semua kementerian dan lembaga berlindung dibawah payung hukumnya masing-masing tanpa kapasitas kepemimpinan yang cukup dalam membangun sinergi antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya kawasan hutan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, mengingat dalam Rencana Strategis Kementrian Kehutanan 2010 – 2014, disebutkan salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Kehutanan. Hal ini menunjukan lagi-lagi bahwa pada dasarnya pemerintah menyadari pentingnya suatu kondisi tata kelola kehutanan yang baik dan memiliki akuntabilitas. Namun jauh panggang dari api, berbagai kondisi deforestasi, konflik, dan kejahatan kehutanan menunjukan perbaikan tata kelola masih belum juga dilaksanakan.

Kekacauan tersebut menunjukan bahwa perbaikan tata kelola kehutanan membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak terkecuali dukungan politis dan kepemimpinan yang kuat disertai dengan kelembagaan kehutanan yang berintegritas dan akuntabel.  Upaya yang tidak kalah penting adalah untuk mengingat kembali semangat reformasi yang tertuang dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selama ini, mandat reformasi tersebut terkubur sangat dalam di tumpukan ego sektoral yang bersemangat untuk melakukan eksploitasi “mumpung” berkuasa, dan meninggalkan Indonesia dalam keterpurukan. Ini saatnya untuk kembali mengisi reformasi dengan memulai sebuah tata kelola kehutanan yang terukur dan efektif.

Inkonsistensi Inpres No.10 Tahun 2011 Terhadap Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s