Pengelolaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hutan (Forest Tenure)

Sumber : David Gilbert photography

Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, relasi antara masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan tidak mungkin untuk dilepaskan. Namun hubungan tersebut seringkali tidak berjalan mulus, mulai dari tingkat kebijakan hingga di tingkat implementasi di lapangan. Konsep “hak menguasai Negara” (HMN) pada tingkat konstitusi memiliki berbagai jenis interpertasi yang pada akhirnya semakin tidak jelas pada tataran peraturan perundangan di bawah konstitusi. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan pengelolaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hutan atau tenure dari masyarakat. Potensi konflik semakin terbuka besar selama belum ada perbaikan dari interpertasi HMN dari pemerintah dan menerjemahkannya ke dalam rangkaian peraturan perundangan yang bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Ratusan konflik akibat dari ketidakjelasan ini terjadi dan terus terjadi hingga hari ini. Dalam kerangka tata kelola kehutanan, isu tenure tidak dapat dilepaskan sebagai sebuah bagian tata kelola kehutanan. Indikator Forest Tenure dimaksudkan untuk dapat menilai tingkat (kualitas) dari kondisi penataan hak masyarakat untuk mengelola, menguasai, memiliki dan memanfaatakan kawasan hutan. Dengan pengaturan hak masyarakat yang semakin jelas dalam konteks tenure, harapannya konflik dapat diminimalisasi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s