Tata Kelola Hutan Dinilai masih Karut-marut

JAKARTA–MICOM: Upaya tata kelola pencegahan penurunan luas hutan (deforestasi) dan penurunan kualitas hutan (degradasi) di Indonesia dinilai jauh dari maksimal.

Berkaca dari hal itu, pemerintah disarankan segera menyempurnakan tata kelola hutan, lewat cara pembenahan di bidang penegakan hukum, kapasitas kelembagaan manajemen hutan dan tumpang tindihnya kebijakan pengelolaan hutan.

Rekomendasi itu disuarakan oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) yang melakukan penelitian selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir.

JTKH terdiri dari lima organisasi yaitu, Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Perkumpulan Telapak dan Sekala (Serasi Kelola Alam).

”Kapasitas dan pengetahuan teknis lembaga dan masyarakat dalam tata kelola hutan masih rendah. Hal ini disebabkan dari minimnya informasi, partisipasi dan akuntabilitas yang tata kelola hutan yang rendah,” ujar Yulistia Rahman dari ICEL, di Jakarta, Rabu (5/9).

Tata kelola yang diteliti dan dinilai oleh JTKH dilihat dari empat aspek, yaitu penguasaan tanah (tenure), perencanaan hutan, manajemen hutan dan pendapatan kehutanan.

Keempat aspek itu kemudian diukur dengan parimeter partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan koordinasi.

Dua daerah yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Dari riset yang dilakukan JTKH bisa ditarik sejumlah kesimpulan. Pertama dari aspek tranparansi, sistem tata kelola hutan di negara kita dinilai belum dipahami oleh semua aktor kehutanan.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Jari dari Kalteng, Linggarjati, mengatakan aspek transparansi belum dipahami semua pihak. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) yang berkewajiban memberi akses info pada dua kawasan yang diteliti masih tertutup memberikan akses data.

Lantaran keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, pihak yang bisa memanfaatkan hutan terbatas pada mereka yang memiliki kedekatan personal dengan pejabat pemerintah.

Dari sisi partisipasi, dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan belum diatur dengan jelas. Sementara dari sisi akuntabilitas, hasil riset menyimpulkan juga masih lemah. Pasalnya, mekanisme pengambilan kebijakan tidak jelas. Aspek antisipasi pada penyalahgunaan wewenang disimpulkan juga tidak kredibel.

Dari berbagai kendala yang ada di lapangan, tidak heran jika upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan berjalan sangat lamban.

Hal itu bisa dilihat dari penelitian FWI terkait tren laju deforestasi hutan di Indonesia yang terus meningkat sejak 1996, hingga menjadi 2 juta hektare (ha) per tahun pada tahun 2000. Pada kurun waktu 2000-2009, walaupun telah mengalami penurunan dari periode sebelumnya, laju deforestasi hutan di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta ha per tahun.

“Pemerintah dan lembaga publik harus melaksanan mandat UU Keterbukaan Informasi Publik dengan segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh instansi pemerintah dan lembaga publik lainya,” saran Linggarjati.

(Cornelius Eko Susanto)

Media Indonesia, Rabu, 05 September 2012

Link : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/05/345895/89/14/Tata-Kelola-Hutan-Dinilai-masih-Karut-marut

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s